Ketua Banggar DPR RI Usulkan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG, Kurangi Beban Berat SPPG
- account_circle JARAK.co
- calendar_month Sen, 29 Sep 2025
- visibility 140
- comment 0 komentar
FOTO: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah. (Ist/JARAK.co)
JAKARTA, (JARAK.co) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditata ulang agar lebih efektif. Menurutnya, beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus menyiapkan hingga 3.000 porsi makanan setiap hari terlalu berat dan berisiko pada kualitas layanan.
Sebagai solusi, Said mengusulkan agar dapur MBG tidak hanya mengandalkan SPPG terpusat, tetapi juga memanfaatkan fasilitas kantin sekolah. Ia menekankan, kantin sekolah bisa direhabilitasi dan dilengkapi sarana standar higienis agar berfungsi sebagai dapur MBG khusus untuk siswa di sekolah tersebut.
“Kalau beban 3.000 porsi sehari itu terlalu berat. Lebih baik disesuaikan jadi 1.000, atau pemerintah mengambil langkah ekstrem dengan langsung membuka dapur MBG di sekolah-sekolah. Kantin yang ada bisa direhab, dicek sanitasinya, lalu dipakai untuk produksi makanan bergizi terbatas bagi murid di sekolah itu,” kata Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, langkah ini akan mempersingkat rantai distribusi sekaligus meningkatkan kualitas gizi yang diterima siswa. Pasalnya, dari ribuan SPPG yang ada, hanya 34 dapur yang memiliki Sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Kondisi ini dinilai rentan menurunkan standar layanan MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau rantainya panjang dan jumlah porsinya terlalu besar, risiko kualitas gizi dan higienitasnya bisa terganggu. Dengan memanfaatkan kantin sekolah, distribusi lebih pendek, kualitas lebih terjaga, dan anak-anak tetap mendapatkan gizi sesuai sasaran program,” ujarnya.
Said juga menekankan pentingnya melibatkan para ahli gizi dalam pengelolaan program. Evaluasi, menurutnya, tidak hanya pada anggaran, tetapi juga mekanisme dan standar higienitas dapur.
“Kalau evaluasi dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya soal biaya, tapi juga mekanismenya dan melibatkan ahli gizi, saya yakin target MBG bisa tercapai,” pungkasnya. ***
- Penulis: JARAK.co
Saat ini belum ada komentar