SUMENEP, (JARAK.co) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan bahwa selama dua periode menjabat, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo hanya menggunakan dua unit mobil dinas, bukan empat seperti yang belakangan menjadi perbincangan.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sumenep, Suharjono, menyampaikan klarifikasi tersebut kepada sejumlah wartawan pada Sabtu, 12 April 2025. Ia menyatakan bahwa masyarakat perlu mengetahui fakta ini secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Selama dua periode, mobil dinas Bupati Achmad Fauzi hanya ada dua, semuanya bermerek Hyundai. Terkait hal ini, masyarakat wajib tahu,” ujar Suharjono.
Kedua kendaraan dinas tersebut yakni Hyundai IONIQ Signature AT berwarna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi M 1541 VP, dan Hyundai Santa Fe Gasoline tahun 2021 dengan nomor polisi M 1 TP. Keduanya merupakan pengadaan resmi yang digunakan selama masa kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi.
Suharjono juga menjelaskan, mobil dinas lain seperti Mercy dan Pajero bukanlah fasilitas yang diadakan pada masa kepemimpinan Bupati saat ini. “Mobil Mercy dan Pajero adalah pengadaan dari Bupati sebelumnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa mobil Pajero saat ini digunakan sebagai kendaraan dinas Wakil Bupati, sedangkan mobil Mercy hanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan pemerintah daerah, seperti menteri atau pejabat dari luar daerah maupun pusat.
Menariknya, pada periode kedua masa jabatannya, Bupati Achmad Fauzi justru mengambil sikap berbeda. Ia memilih untuk tidak membeli mobil dinas baru dan memutuskan untuk tetap menggunakan kendaraan yang sudah ada.
Keputusan ini, menurut Suharjono, diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran yang kemudian dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Bupati menyadari bahwa kendaraan dinas bukanlah sesuatu yang mendesak. Apalagi kendaraan yang lama masih dalam kondisi baik dan layak digunakan,” ungkapnya.
Bupati Achmad Fauzi, lanjut Suharjono, lebih fokus pada penataan pemerintahan dan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat daripada pengadaan fasilitas pribadi.
“Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan memberikan hasil nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. ***
